Islamic Politics

Ketika suara seorang ulama disamakan dengan suara seorang pelacur

Sejak era reformasi, hampir seluruh elemen bangsa bergerak dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi, sebagai salah satu alternatif yang ingin di tempuh untuk menggerakkan roda kehidupan bernegara bagi Bangsa Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi itu pun membuahkan hasil, dimana salah satunya diwujudkan melalui proses pemilihan kepala pemerintahan kabupaten/kota sampai presiden, anggota DPR/DPRD, dan DPD dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung.

Rakyat diberikan kewenangan untuk menentukan, siapakah yang akan diberikan kesempatan untuk memimpin mereka. Setiap anggota masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih, maka diberikan kesempatan, kepada siapa kepercayaan dan nasib mereka dalam berbangsa dan bernegara akan diserahkan. Apakah kepada seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas yang mumpuni dan kredibel atau diserahkan kepada seorang pemimpin yang memiliki sifat pengkhianat dan penipu. Setiap orang tentunya memiliki pertimbangan dan perspektifnya masing-masing dalam memutuskan siapakah pemimpin yang layak untuk dipilih. Pertimbangan dan perspektif itu tentunya dibangun melalui proses, ada yang terbentuk melalui proses pemikiran dan pertimbangan hati nurani, baik dengan landasan akal manusiawi belaka maupun melibatkan pertimbangan transedental.  Ada juga yang perspektif seseorang dalam menentukan pemimpinnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan untung-rugi, baik yang bersifat janga pendek maupun jangka panjang, misalnya money politics atau politik dagang sapi, dsb. Akhirnya, setiap keputusan anggota masyarakat pun akhirnya akan dieskekusi disebuah bilik kecil dalam waktu kurang dari lima menit, meskipun tidak sedikit juga masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari rangkaian tersebut di atas, sebenarnya ada sebuah judgement yang dalam perspektif saya adalah disamakannya suara seorang yang memiliki ilmu dengan yang tidak berilmu, bahkan secara kasarnya, seorang  yang memiliki keterbelakangan mental sekalipun memiliki hak suara yang sama dengan seorang profesor dalam memilih pemimpin negaranya. Bahkan seorang pelacur yang secara umum dipahami sebagai orang yang banyak berkubang dengan aktifitas yang penuh dosa, disamakan haknya dalam menentukan pemimpin negaranya dengan seorang alim ulama yang notabene-nya selalu berkubang dengan amal dan perbuatan yang mulia, meskipun hal ini debatable karena kadar ketakwaan seseorang hanya Allah SWT yang tahu, tapi paling tidak sebagai manusia, kita hanya bisa menilai yang dzahirnya saja.

to be continued…

Comments

Leave a Reply