Uncategorized

Restrukturisasi UKM dalam Wacana (1)

Mimbar Minang, 12 Juni 2002

Sampai saat ini draft keputusan presiden tentang restrukturisasi kredit macet UKM sudah mengalami perubahan sebanyak 20 kali, dan ini merupakan sebuah track record terbaru yang terjadi dalam dunia perundang-undangan. Kemudian direncanakan keppres tersebut akan segera ditandatangani oleh presiden dan secara resmi berlaku mulai Juni 2002 ini. Namun rencana ini sudah berulang kali terjadi, dan kenyataannya justru berbanding terbalik, draft tetap draft dan terus bergulir dalam perdebatan. Fenomena yang demikian ini justru akan sangat mempersulit bagi kebangkitan sektor UKM.

Berlanjutnya perdebatan tersebut menurut penulis dilatarbelakangi “tidak mengertinya” pihak-pihak pembuat kebijakan terhadap kebutuhan rakyat, atau bahkan secara ekstrim mereka kurang mengetahui apa dan siapa serta bagaimana definisi rakyat. Kurang memahami perbedaan pengertian tentang penguasa dan rakyat. Mudah-mudahan prasangka penulis tersebut benar. Apabila salah dan ternyata penyebab lambatnya proses pembahasan keppres tersebut lebih disebabkan adanya dominasi “moral hazzard”, maka sangat patut kita berikan predikat mengecewakan terhadap pemimpin kita. Sekali lagi, apabila prasangka penulis benar, mudah-mudahan wacana berikut ini, tentang UKM, dapat membantu mereka semua dalam memahami rakyat.

Struktur UKM di Indonesia

Berbicara tentang UKM, maka akan terbayang di pikiran kita bagaimana jerih payah rakyat kecil menjalankan roda bisnis dengan tertatih-tatih, dengan dukungan modal yang sangat terbatas, peralatan yang sangat sederhana bahkan mungkin tradisional. Kerja keras itu tidak lain adalah untuk semata-mata mempertahankan hidupnya yang compang-camping karena beratnya medan kehidupan yang harus dihadapinya. Sedangkan alasan mengapa medan hidupnya berat, karena situasi yang memaksa demikian. Kalau pun dibilang tidak berusaha, sepertinya itu adalah ungkapan yang kurang adil, sedangkan situasi dan sistem tetap memaksa mereka untuk hidup pada kondisi kekurangan.

Dalam usaha mencaria definisi tentang UKM yang berlaku universal sangat sulit sekali. Sampai saat ini belum ada sebuah definisi yang sama dan menjadi konsensus ilmiah yang berlaku secara nasional maupun internasional. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Dr. MMP Akhouri dari The National Institute for Enterpreneurship and Small Business Development, New Delhi India, ditemukan bahwa ada sekitar 150 definisi tentang sektor usaha kecil dan menengah dari berbagai negara. Mungkin faktor ini pula lah yang menyebabkan negara Indonesia sampai saat ini belum berhasil melahirkan sebuah kesepakatan ilmiah bersama antara akademisisi, praktisi, institusi, dan pemerintah sendiri tentang definisi UKM.

Sehingga, dengan belum adanya definisi yang disepakati publik tentang UKM di Indonesia, memungkinkan setiap institusi yang merasa mempunyai kepentingan dengan UKM akan membuat definisi sendiri-sendiri. Dampaknya pun bisa sama-sama kita lihat pada pemerintahan sekarang ini. Pemerintah (terutama presiden) belum juga mampu menuntaskan pembahasan Keputusan Presiden tentang kebijakan restrukturisasi UKM. Karena di dalam keppres tersebut diharapkan akan adanya kriteria suatu usaha yang tergolong ke dalam kelompok UKM dan bagaimana pula skema yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menangani kredit macet UKM.

Meskipun demikian, kita bisa mengetahui definisi UKM dengan merujuk kepada beberapa sumber. Mislanya dari SUrat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki total aset maksimal 600 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pada sumber lainnya, kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki omset di abwah satu milyar setahun, sedangkan untuk usaha menengah adalah dengan omset satu sampai dengan seratus milyar setahun.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan lain lagi. Menurut BPS, usaha kecil adalah yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 orang, sedangkan usaha sedang adalah yang menggunakan 20-99 orang tenaga kerja.

Namun definisi yang sudah diakui secara legal atau hukum terdapat pada UU NO. 9 tahun 1995, yaitu usaha dengan aset bersih maksimal dua ratus juta rupiah (di luar tanah dan bangunan tempat usaha), memiliki omset penjualan maksimal satu milyar setahun, milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan lain, badan usaha orang perseorangan dan tidak berbadan hukum atau berbadan hukum.

To be Continu …

Comments